NEW STEP BY STEP MAP FOR REFORMASI INTELIJEN INDONESIA

New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia

New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Fungsi organisasi pengawas sangat penting untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak. Jika memang rahasia intelijen perlu disampaikan karena kebutuhan politik, maka perlu dilakukan sumpah kepada pendengar untuk tetap menjaga rahasia tersebut.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Semakin kompleksnya ancaman keamanan membuat reformasi intelijen menjadi kebutuhan mendesak yang harus didorong oleh berbagai pihak.

) jika dirasakan tidak cukup maka perlu dibuat dewan pengawas yang independen yang mampu menjaga rahasia intelijen.

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

Belum tentu kata Pak Jokowi #jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy #puanmaharani #pdip #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Hal utama dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi organisasi dengan kcerdasannya memberikan informasi terkait potensi ancaman negara kapada person

Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Intelijen Negara dalam konteks organisasi Badan Intelijen Negara diharapkan segera melakukan fungsi sebagai koordinator intelijen sesuai dengan amanat undang-undang. Banyaknya organisasi intelijen Di Sini dan dengan adanya ego sektoral organisasi intelijen bisa menyebabkan informasi intelijen yang ada di masing-masing organisasi tidak terkelola dengan baik.

[thirty] In the course of the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts above ethnic problems in Kalimantan and religious difficulties in Maluku occurred. My practical experience of being A part of one of many palace’s facts sources At the moment reveals that the President lacked the guidance of legitimate information and facts from the field, was unable to manage army manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a company arena, and failed to maximize the outcome of intelligence functions for avoidance and creation of typical conditions. The impression of your President to be a defender of spiritual and ethnic minorities, in a position to orchestrate reform, was ‘thwarted’ with the equipment in The federal government companies at that time.

Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,

Potensi konflik agraria di Indonesia disebabkan lemahnya regulasi tata ruang dan tata wilayah pemerintah yang tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan investor.

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

Report this page